JAKARTA – Lebih dari satu dekade lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengetuk palu sejarah melalui Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan tersebut secara tegas menyatakan bahwa Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara, melainkan bertransformasi menjadi Hutan Hak. Secara konstitusional, ketetapan ini memberikan mandat penuh bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) untuk mengelola wilayah adat dan menikmati hasil buminya secara mandiri.
Namun, realita di lapangan kerap kali berbicara berbeda. Di berbagai daerah, gesekan agrarian masih terus membara. Fenomena "Negara datang menguasai hasil bumi" lewat konsesi industri, pertambangan, maupun perkebunan besar sering kali meminggirkan keberadaan masyarakat adat yang telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun.
Lantas, di manakah sebenarnya posisi Adat dan Negara hari ini?
Dua Sisi Mata Uang: Hukum Formal vs Realita Lapangan
Dalam diskusi agraria nasional, terdapat jurang pemisah yang lebar antara teks hukum (das sollen) dan kenyataan di lapangan (das sein):
Secara Hukum (Posisi Adat Mandiri): Negara tidak lagi memegang status sebagai "pemilik" (owner) atas tanah adat, melainkan hanya bertindak sebagai pengatur (regulator) demi kemaslahatan publik skala makro. Hasil bumi di atas permukaan hutan adat sepenuhnya menjadi hak komunal masyarakat setempat.
Secara Realita (Dominasi Otoritas Negara): Kekuasaan negara kerap dirasa melompat terlalu jauh. Mengatasnamakan "Hak Menguasai Negara (HMN)" demi pertumbuhan ekonomi, investasi, atau Proyek Strategis Nasional, kekayaan alam di wilayah adat sering kali dieksploitasi oleh pihak ketiga yang mengantongi izin resmi dari pusat.
Jebakan Birokrasi dan Lambatnya Pengakuan
Mengapa benturan ini terus berulang? Pengamat hukum agraria menilai salah satu akar masalahnya ada pada jebakan syarat administratif.
Agar Hutan Adat diakui oleh negara secara resmi, masyarakat adat wajib mengantongi Peraturan Daerah (Perda) atau SK Kepala Daerah yang menyatakan keberadaan mereka. Proses birokrasi yang berbelit dan memakan waktu bertahun-tahun ini memicu kekosongan hukum. Selama Perda belum terbit, negara secara sepihak masih mengategorikan wilayah tersebut sebagai Hutan Negara, yang kemudian bebas diberikan izin konsesinya kepada korporasi.
Mari Berdiskusi di Kolom Komentar!
Konflik pemanfaatan hasil bumi antara masyarakat adat dan korporasi di bawah lindungan izin negara ini memicu pertanyaan besar tentang keadilan ruang hidup.
Bagaimana pendapat Anda mengenai posisi dilematis ini?